Senin, 04 Mei 2015

9. KEPAILITAN DAN PKPU (Lanjutan)


PKPU
(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Definisi PKPU
PKPU = Tundaan pembayaran utang/suspention of payment
Adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya (Munir Fuady)

Pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU (Pasal 222)
  • Diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 kreditur
  • Diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
  • Kreditur yang memeprkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih

Dalam hal debitur adalah bank; perusahaan efek; bursa efek; lembaga kliring dan penjaminan; lembaga penyimpanan dan penyelesaian; perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun; BUMN yang bergerak dibidang kepentingan umum dapat mengajukan permohonan PKPU adalah instansi dalam pasal 2 ayat (3), (4) dan (5))

Setelah adanya UU tentang OJK, maka kewenangan permohonan pada debitur tersebut diatas diajukan oleh OJK

Tujuan dilakukan PKPU
  • Agar penyelesaian utang piutang dapat melalui perdamaian/disetujuinya perdamaian, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.
  • Untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran
  • Untuk menghindari kepailitan

Pihak –pihak dalam Proses PKPU
  • Debitur
  • Kreditur
  • Pengurus
  • Majelis Hakim

SKEMA PKPU


Tahap PKPU

PKPU Sementara
PKPU-S merupakan tahap pertama proses PKPU
  • Apabila debitur mengajukan permohonan PKPU (dengan syarat terpenuhi),Pengadilan harus segera mengabulkannya maksimal 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan
  • Apabila PKPU diajukan oleh kreditur, pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU maksimal 20hari sejak didaftarkannya permohonan
  • Kemudian pengadilan menunjuk hakim pengawas dan mengangankat satu/lebih pengurus
  • Putusan pengadilan tentang PKPU-S berlaku maksimal 45 hari
  • Dalam jangka waktu tersebut harus diputuskan apakah PKPU tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu PKPU-T

PKPU Tetap
  • Setelah penetapan PKPU-S, Pengadilan Niaga yang diwakili Pengurus memanggil debitur dan kreditur untuk hadir pada sidang pertimbangan pelaksanaan PKPU-T (sidang diselenggarakan maksimal 45 hari sejak penetapan PKPU-S)
  • Dalam sidang pertimbangan pelaksanaan PKPU-T akan diputuskan apakah dapat diberikan PKPU-T atau tidak dengan maksud memungkinkan debitur,pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian
  • Pengadilan Niaga menetapkan PKPU-T maksimal 270 hari setelah putusan PKPU-S diucapkan

PKPU-T disetujui apabila memenuhi syarat
  • Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkruen yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili minimal 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkruen atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut
  • Disetujui oleh setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili minimal 2/3bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut

Prosedur PKPU
  1. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri tempat kedudukan debitur dengan ditandatangani oleh pemohon PKPU dan kuasa hukumnya
  2. PKPU diajukan debitur sebelum adanya putusan pailit, apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim terhadap debitur, maka yang bersangkutan tidak lagi dapat mengajukan permohonan PKPU
  3. Permohonan PKPU dapt diajukan bersama permohonan kepailitan, namun yang diperiksa terlebih dulu oleh hakim adalah permohonan PKPU
  4. Permohonan PKPU menyertakan daftar (memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti)

Pengadilan Niaga mengangkat panitia kreditur apabila :
  • Permohonan PKPU meliputi utang yang melibatkan banyak kreditur
  • Pengangkatan tersebut disetujui oleh kreditur yang mewakili minimal setengah bagian dari seluruh tagihan yang diakui

PROSES PKPU
  1. Bila debitur dinyatakan PKPU, maka debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya
  2. Apabila debitur melakukan kepengurusan, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur
  3. Dalam PKPU tidak ada kurator, namun ada pengurus yang membantu dalam mengelola harta kekayaannya selama PKPU berlangsung
  4. Bila debitur pada waktu yang sama dimohonkan pailit dan PKPU,maka kepailitan tidak diperiksa, yang diperiksa adalah PKPU, dengan syarat PKPU diajukan dalam sidang pertama kepailitan, yaitu sebelum adanya putusan pailit
  5. Dalam PKPU, debitur tidak perlu meminta persetujuan dari kreditur karena debitur masih berwenang terhadap harta kekayaannya, namun harus tetap melaporkan kepada pengurus, yaitu perbuatan hukum apa saja yang dilakukan terhadap harta kekayaan sampai PKPU berakhir

Perdamaian dalam PKPU
  • Inti dilaksanakannya PKPU adalah tercapainya perdamian
  • Rencana perdamaian dalam PKPU dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang
  • Rencana perdamian berhak diajukan oleh debitur pada saat pengajuan permohonan PKPU atau setelahnya
  • Setelah permohonan perdamaian diterima oleh panitera Pengadilan, Hakim Pengawas menetukan haru terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus dan sekaligus menentukan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin Hakim Pengawas
  • Dalam hal rencana perdamian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamian
  • Pengurus dan kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan dikehendaki pengesahan atau penolakan perdamaian
  • Dalam hal rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib memberitahukan penolakan tersebut kepada pengadilan dan pengadilan menolak mengesahkan perdamian dan menyatakan debitur pailit

Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, dalam hal
  • Harta debitur jauh lebih besar daripada jumlah daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
  • Pelaksanaan perdamian tidak cukup terjamin
  • Perdamaian dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau beberapa kreditur
  • Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untu pembayaran

Perbedaan perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU

1. Dari segi waktu
  • Perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU
  • Perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan pailit terhadap debitur dari hakim

2. Dari segi pembicaraan (penyelesaian)
  • Perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU
  • Perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan

3. Dari segi syarat penerimaan perdamaian
Syarat perdamaian pada PKPU
  • perdamaian harus disetujui lebih dari ½ jumlah kreditur konkruen yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur
  • kreditur tersebut bersama-sama mewakili minimal 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkruen atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut
  • disetujui lebih dari ½ kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak jaminan atas kebendaan dan hadir mewakili minimal 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut

Syarat perdamaian pada kepailitan :
  • Harus disetujui lebih dari ½ jumlah seluruh piutang konkruen yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkruen atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut

4. Dari segi kekuatan mengikat
  • Perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditur (konkruen maupun preferen)
  • Perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditur konkruen

PKPU tidak berlaku dalam hal
  • Tagihan yang dijamin dengan agunan kebendaan
  • Tagihan biaya pemeliharaan , pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum PKPU yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan
  • Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup diatas

Berakhirnya PKPU
PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Kreditur atau atas prakarsa Pengadilan, dalam hal :
  • Debitur selama PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya
  • Debitur telah merugikan atau mencoba merugikan krediturnya
  • Debitur meakukan kepengurusan terhadap hartanya tanpa izin dari pengurus

Penyelesaian Sengketa Kepailitan&PKPU
Kasus yang berkaitan dengan Kepailitan&PKPU dapat diselesaikan melalui :

1. Non Litigasi/ Alternative Dispute Resolution (ADR)
Definisi
Merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan cara-cara :
  • Lembaga Arbitrase
  • Konsultasi
  • Negoisasi
  • Mediasi
  • Konsiliasi
  • Penilaian Ahli

2. Litigasi/pengadilan
Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan pada Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara :
  • Kepailitan dan PKPU
  • HKI
  • Sengketa proses likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Upaya hukum terhadap permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga meliputi :
  • Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga)
  • Kasasi (Mahkamah Agung)
  • Putusan Hakim Inkracht (Berkekuatan Hukum Tetap) Artinya Putusan Hakim dapat dijalankan
  • Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (MA)

Syarat permohonan peninjauan kembali (Pasal 295 ayat (2))
  1. Ditemukan bukti baru yang bersifat menetukan yang pada waktu perkara diperiksa Pengadilan sudah ada, tapi belum ditemukan, atau
  2. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata

Sumber :
Yudhitiya Dyah Sukmadewi SH., MH., MK Aspek Hukum Dalam Bisnis

8. KEPAILITAN DAN PKPU


KEPAILITAN

Dasar Hukum
UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU)

Definisi
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas
(Pasal 1 angka 1).

Unsur Kepailitan
  • Sita harta kekayaan
  • Utang
  • Debitur
  • Kreditur
  • Kurator

 Syarat Kepailitan (Pasal 2 ayat (1))
  • Debitur yang mempunyai minimal dua kreditur atau lebih
  • Debitur minimal memiliki satu utang yang telah jatuh waktu/jatuh tempo dan dapat ditagih

Pihak yang dapat mengajukan Kepailitan
  • Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
  • Kreditur atau beberapa Kreditur
  • Kejaksaan RI untuk kepentingan umum
  • Bank Indonesia untuk permohonan pailit Debitor Bank
  • Bapepam-LK, untuk permohonan pailit Debitor perusahaan efek, bursa efek,lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian
  • Menteri Keuangan, untuk permohonan pailit Debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

Dengan adanya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan di sektor perasuransian, dana pensiun , lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya menjadi kewenangan OJK (Pasal 6), termasuk dalam hal permohonan pengajuan pailit yang berkaitan dengan sektor tersebut.

Prosedur Kepailitan
  1. Putusan pernyataan pailit diucapkan maksimal 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 13 ayat (5))
  2. Kemudian dilakukan verifikasi yaitu rapat pencocokan piutang oleh Hakim Pengawas, Panitera, Debitur, Kurator dan Para Kreditur yang ditetapkan maksimal 14 hari setelah putusan pailit (Pasal 113 ayat (1))
  3. Debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditur (Pasal 144)
  4. Dalam rapat rencana perdamaian, Hakim Pengawas dapat menentukan dapat disahkan atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur (Pasal 156 ayat (1))

Dalam hal rencana perdamaian dikabulkan :
  1. Dilakukan sidang homologasi untuk mengesahkan perdamaian dan Debitur wajib untuk membayar utangnya kepada Kreditur, kemudian dilakukan tahap rehabilitasi yaitu upaya mengembalikan nama baik Debitur (Pasal 215).
  2. Setelah dilakukan rehabilitasi maka kepailitan berakhir dan perusahaan Debitur dapat melakukan kegiatan usaha kembali.

Dalam hal rencana perdamaian ditolak atau tidak disahkan:
  1. Ditolak karena tidak disetujui oleh Krediturnya berdasarkan Pasal 151
  2. Tidak disahkan oleh hakim pengawas dalam hal harta yang dimiliki Debitur tidak cukup untuk melunasi utangnya (Pasal 159 ayat (2))
  3. Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak maupun disahkan, dapat diajukan upaya Kasasi (Pasal 160)
  4. Dalam hal rencana perdamaian ditolak atau tidak disahkan maka Debitur dalam keadaan insolvensi (Pasal 178 ayat (1))
  5. Tahap selanjutnya dilakukan pemberesan harta pailit (Pasal 187 ayat (1)) dan setelah selesai maka kepailitan berakhir dan perusahaan bubar.

Skema Kepailitan

  • Dalam Skema Kepailitan, putusan pailit diberikan dalam hal pemohon pailit telah memenuhi syarat kepailitan
  • Kurator dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan harta pailit atas persetujuan Hakim Pengawas
  • Terhadap pinjaman tersebut, harta pailit dapat dibebankan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya

Pengurusan Harta Pailit
  1. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator.
  2. Pemberesan harta pailit diartikan sebagai pengalihan aset harta pailit milik Debitur untuk membayar utang Debitur.
  3. Setelah harta pailit dalam keadaan insolvensi, maka hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditur untuk mendengar mengenai cara pemberesan harta pailit
  4. Dalam rapat kreditur, apabila hakim berpendapat terdapat cukup uang untuk melunasi kepada kreditur, maka kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian uang kepada kreditur yang utangnya telah dicocokkan
  5. apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang diajukan tidak diterima, maka kurator atau kreditur yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit tetap dilanjutkan
  6. Usulan tersebut dapat dijalankan apabila disetujui oleh kreditur yang mewakili lebih dari setengah semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak agunan kebendaan
  7. Pemberhentian kelanjutan perusahaan juga dapat dilakukan oleh hakim pengawas atas permintaan kreditur atau kurator
  8. setelah pemberhentian kelangsungan perusahaan dilakukan, maka kurator mulai menjual semua harta pailit
  9. Kebendaan yang berupa harta pailit tersebut dijual dimuka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan
  10. Apabila penjualan dimuka umum tidak tercapai, maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas

Pihak-Pihak dalam Pemberesan Harta Pailit
  • Hakim pengawas : bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit
  • Kurator : Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur pailit
  • Panitia Kreditur : terdiri atas tiga orang dari kreditur yang mendaftarkan diri untuk diverifikasi piutangnya (rapat pencocokan piutang)

Jenis-jenis kreditur
  • Kreditur konkruen, merupakan kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur yang lain
  • Kreditur preferen, merupakan kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailitasalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur yang bersangkutan
  • Kreditur separatis, merupakan kreditur pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberikan kedudukan, dalam hal ini lebih didahulukan daripada kreditur konkruen maupun kreditur preferen

Tugas Pokok Kurator
  1. Pengamanan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.
  2. Pencatatan harta pailit maksimal 2 hari setelah  menerima surat pengangkatan sebagai Kurator
  3. Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit serta nama dan tempat tinggal Kreditur beserta jumlah piutang masing-masing Debitur
  4. Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan Kasasi/Peninjauan kembali (atas persetujuan panitia Kreditur sementara)
  5. Menyimpan sendiri uang,perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya
  6. Melakukan rapat pencocokan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit, maupun berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima
  7. Membuat daftar piutang sementara yang diakui

Akibat Hukum Kepailitan
  • Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan palit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan
  • Debitur secara hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan       
  • Semua perikatan yang diterbitkan debitur sesudah putusan pernyataan pailit, tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit

Pengecualian kepailitan (Pasal 22)
  • Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yan terdapat di tempat itu
  • Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakin pengawas
  • Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang

Berakhirnya Kepailitan
  • Kepailitan berakhir dalam hal disahkannya perdamaian oleh Hakim dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap/Inkracht (Pasal 166 ayat (1))
  • Kepailitan berakhir dalam hal semua kreditur yang diakui piutangnya telah dibayar lunas (Pasal 202 ayat (1))
  • Kepailitan berakhir dalam hal daftar pembagian penutup menjadi mengikat dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap/Inkracht (Pasal 202 ayat (1)). Dikatakan telah Inkracht  apabila dalam pembagian akhir sudah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan kemudian diumumkan dan selam pengumuman tidak ada keberatan atau keberatan telah dapat diselesaikan.

Setelah dilakukan pemberesan harta pailit, maka kurator memiliki kewajiban untuk
  • Membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita negara RI dan surat kabar
  • Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan kepada hakim pengawas dalam waktu maksimal 30 hari setelah berakhirnya kepailitan
  • Menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator kepada kreditur dengan tanda bukti penerimaan yang sah


Sumber :
Yudhitiya Dyah Sukmadewi SH., MH., MK Aspek Hukum Dalam Bisnis